Pengesahan APBD Perubahan 2020 Kab Garut, di Warnai Aksi Walk Out Fraksi Demokrat

 

Garut, Siasat Garut, Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 kabupaten Garut di kritisi tajam oleh Fraksi Partai Demokrat , lima Anggota DPRD Dari Fraksi Demokrat melakukan aksi walk out dalam Sidang Paripurna DPRD Garut sebagai bentuk Protes keras .  pembahasan dan pengesahan anggaran APBD Perubahan tahun 2020 di nilai tak Pro Rakyat.30/09/2020

Aksi Protes keras dengan aksi walk out saat paripurna pengesahan yang di lakukan oleh Fraksi Demokrat tersebut dikarenakan banyak anggaran perubahan yang mau disyahkan tidak berpihak pada masyarakat, tidak pro rakyat serta banyak keputusan yang dinilai mengambang.

Sebelum sidang paripurna dimulai, terlebih dahulu dilakukan finalisasi anggaran, termasuk rencana penolakan pengadaan mobil dinas empat pimpinan DPRD untuk segera di batalkan. 

Menurut salah seorang Anggota Fraksi Demokrat, Dadang Sudrajat, pihak Fraksi Demokrat sendiri meminta pimpinan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Garut di ruangan Fraksi Demokrat. Akan tetapi pimpinan DPRD tidak memberikan kesempatan. 

Dok. Ahmad Bajuri Ketua DPC Partai Demokrat Garut dan Dadang Sudrajat Anggota DPRD Garut Fraksi Demokrat 

Padahal, lanjut Dadang, banyak persoalan temuan di lapangan yang hendak disampaikan dan dimasukan dalam anggaran perubahan.

"Ya, kami berlima dari Fraksi Demokrat memilih untuk walk out dan tidak menyetujui anggaran perubahan untuk disyahkan. Ketua Fraksi melakukan interufsi dan langsung meninggalkan arena sidang," jelas Dadang. Rabu (30/09/2020).

Ditambahkan Dadang, ada beberapa persoalan yang semestinya diakomodir dalam anggaran perubahan tahun 2020, ketimbang harus melakukan pembelanjaan kendaraan. 

Misalnya, lanjut dia anggaran perubahan difokuskan pada penganangan pandemi Covid-19, serta memberikan bantuan terhadap para pelaku usaha yang terkena dampak.

"Para petani, sopir angkutan umum idealnya diberikan bantuan untuk kehidupannya. Demokrat menginginkan anggaran perubahan menyentuh rakyat luas," kata dia. 

Diterangkan Dadang, petani di Garut saat ini sedang kesulitan mendapatkan pupuk sehingga berpengaruh terhadap anjloknya hasil pertanian. Sementara para sopir angkutan umum, dengan adanya pandemi Covid-19, sulit mendapatkan penumpang sehingga patut diberikan bantuan.

"Kami inginkan anggaran perubahan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, termasuk menolak dibelanjakan untuk pengadaan mobil dinas empat pimpinan DPRD dan pembelanjaan roda dua. Kalau untuk ambulance kita memang sepakat," pungkas Dadang .( RF/Dayat)