Senin, 21 September 2020

Terkait Penyaluran Beras Berkualitas Rendah Bagi Warga Terdampak PSBM, Partai Demokrat Bereaksi Keras


Asep Rahwanto Ketua Dewan Pengawas DPC Partai Demokrat Garut

Karangpawitan, Siasat Garut.Paska  Di berlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Mikro ( PSBM) di sejumlah wilayah di Kab Garut, Mewajibkan Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sembako  warga Terdampak Di Berlakukannya PSBM.


Penyaluran Beras untuk warga Blok 6 RW 15 Perum Bumi Cempaka Indah ( BCI) Kelurahan Lebak Jaya Kecamatan Karangpawitan Garut sempat Bermasalah, Warga Kompak menolak beras berkualitas jelek yang di salurkan oleh Pemkab Garut Tersebut. Pemkab Garut kemudian menarik Beras berkualitas jelek dan Mengganti beras tersebut. 


Permasalahan Belum selesai sampai disitu, "Pejabat Pemkab Garut sempat menyalahkan Pekerja Kuli pengangkut Beras" kodisinya paciweh dan lain sebagainnya . Reaksi keras atas kinerja Pemkab Garut mendapat Tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab Garut , Asep Rahwanto Ketua Dewan Pengawas DPC Partai Demokrat Kab Garut kepada media Mengatakan, 

Pemda Garut melalui Dinas Sosial "Jangan  asal bicara "bahwa itu adalah sebuah kesalahan Tukang Kuli (Pekerja Kuli Angkut), Salah Angkut, Paciweuh dan sebagainya. 


Pemkab Garut Seharusnya melakukan Monitoring dan Evaluasi,  diperiksa dulu beras yang akan di distribusikan,  pastikan dulu beras yang di Distribusikan tersebut layak untuk di konsumsi   atau tidak. Papar Asep Rahwanto kepada Media 


Hal ini tentu persoalan yang sangat serius Lanjut Asep Rahwanto,   kami di Internal Partai Demokrat akhirnya bertanya tanya apakah pengadaan beras  di Kab Garut tersebut,  mengutamakan kualitas atau mengutamakan "keuntungan" saja. 


 ingat jangan main main dengan urusan ini , urusan kemanusiaan, kami Minta Aparat Penegak Hukum (APH) , LSM, Ormas,OKP, Masyarakat , dan semua pihak " harus ikut mengawasi jangan sampai ada yang mengambil untung di tengah tengah situasi darurat seperti ini"

 termasuk apabila ada pihak ketiga/peyedia barang dan Jasa yang  asal asalan dan tidak mengikuti standar kelayakan bahkan dengan sengaja mengambil keuntungan di tengah kondisi Pandemi, Aparat Penegak Hukum ( APH ) harus segera bertindak dan bersikap kata Asep Rahwanto


Saat ini kita semua tahu, bahwa masyarakat di kabupaten garut betul betul tertekan psikologinya, akibat lonjankan covid 19. 

Saya sebagai kader Demokrat tentu mengajak kepada semua pihak mari kita awasi setiap program bantuan pemerintah yang di salurkan untuk warga terpapar dan warga terdampak. Jangan Ragu laporkan saja bila ada yang bermain main. 


Tadi siang sayapun menyampaikn persoalan ini kepada fraksi Partai Demokrat,  agar supaya melalui komisi yang bersangkutan dan Fraksi Demokrat Segera memanggil pihak pihak terkait ,kami minta Penyedia Barang dan Jasa,  Dinsos di panggil dan dipinta keterangan terkait hal tersebut,  termasuk yang "bermain main" dengan program seperti  BPNT/ Sembako dan jenis bantuan pemerintah lainnya jelas Asep Rahwanto.(Tim)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar